Hebat...!!! Sulut Tiga Kali Sandang Gelar Raih WTP

Penandatanganan Opini WTP. 

MANADO, MediaSulut.Com - Tiga kali berturut Provinsi Sulawesi Utara raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kali ini, predikat atas hasil laporan keuangan negara tahun 2016 Provinsi Sulut dibacakan langsung Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, dalam rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulut, Jumat (09/6/2017).

Dikatakan Djanegara di paripurna, sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara dan daerah, salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan memberikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK.

Penyampaian hasil pemeriksaan laporan penggunaan anggaran tahun 2016 dan penetapan opini oleh Ketua BPK RI. 

Namun demikian, walaupun Opini WTP sudah ditetapkan BPK RI untuk Sulut, terdapat beberapa catatan penting yang wajib diperhatikan Pemerintah Provinsi Sulut. Beberapa catatan tersebut seperti pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Sulut belum memadai; pembayaran belanja jasa tenaga ahli, instruktur, narasumber pada enam SKPD yang tidak sesuai standar biaya masukan; keterlambatan pelaksanaan empat pekerjaan pada tiga SKPD belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp.355,39 juta,; dan hasil pelaksanaan pengadaan alat kesehatan yang belum dapat dimanfaatkan.

Penyerahan Laporan hasil pemeriksaan BPK RI anggaran 2016. 

Sesuai ayat 3 Pasal 20 Undan-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Provinsi Sulut wajib menindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Namun, opini WTP bukanlah alasan merasa puas. Gubernur pun mengimbau agar setiap SKPD terus melakukan pengoptimalan dalam hal pengelolaan anggaran sesuai program kerja yang sudah ditetapkan. Dan, yang jadi prioritas demi kepentingan masyarakat Sulut.

Penyerahan Opini WTP oleh Ketua BPK RI kepada Ketua DPRD Sulut.

“Opini WTP tidak serta merta membuat kita merasa puas. Tingkatkan kinerja dan penggunaan anggaran dengan baik dan benar. WTP itu bukan berarti sudah benar betul orang melakukan. Bisa WTP tapi ada penyimpangan, secara administrasi ok tapi ada penyimpangan lain,” tutur Gubernur.

Diketahui, rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulut digelar dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD Provinsi.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat memberikan sambutan.

Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw dan dihadiri Gubenur Olly Dondokambey bersama Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Ketua BPK RI, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Sulut, Forkopimda Sulut, Sekretaris DPRD Sulut Drs.Bartolomeus Mononutu, pejabat eselon di lingkungan Pemprov Sulut, dan undangan.

Penulis: Redaksi